Kebijakan Baru LKF Mitra Tiara

Terkait pengumuman ini, Direktur LKF Mitra Tiara, Nikolaus Ladi, SH, MH, Selasa (01/10/2013), kepada FBC  di ruang kerjanya Gedung LKF Mitra Tiara, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tetap berjalan seperti sediakala.

Menurutnya, kebijakan yang ditempuh managemen LKF Mitra Tiara saat ini merupakan bagian dari ketaatan atas amanah dari UU No. 1/2013. “Memang sebagai konsekuensi atas penerapan sistem komputerisasi, maka selama 3 (bulan) kedepan oleh karena penyesuaian dan pembenahan, mengharuskan managemen sedikit lebih membatasi dalam quota . Sayangnya, hal ini kemudian diisukan berbeda,” kata Ladi

Dikatakannya, dari isu yang beredar, telah menyebabkan kepanikan terjadi di  kalangan nasabah, sehingga nasabah tiba-tiba membludak. “Oleh sebab itu kami membatasi dengan mengembalikan sebagian buku tabungan nasabah karena melampaui batas,” katanya. Dia juga memastikan pelayanan di kantornya  tetap dilakukan seperti biasa.

Dari pantauan FBC, memang  aktivitas pelayanan pengambilan bunga bulanan nasabah tetap dilayani meskipun sangat padat, seperti yang terlihat pada ruang tunggu LKF Mitra Tiara.

Masih menurut Ladi, penerapan pajak atas bunga bulanan nasabah merupakan hasil inspeksi dan sosialisasi Kantor Pajak Larantuka dan Maumere, yang baru-baru ini mengunjungi lembaga keuangan yang dipimpinnya. “Jadi penerapan pajak tersebut bukan merupakan hasil keputusan sepihak dari managemen LKF Mitra Tiara. Dan disetor kepada negara,” tegasnya

Secara terpisah, Bastian Poe, SE, Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Larantuka, di ruang kerjanya, membenarkan penjelasan Direktur LKF Mitra Tiara itu. Menurutnya, pada tanggal 11 September 2013, bersama dengan  Bambang Sugiarto, Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere, mengunjungi LKF Mitra Tiara.

 “Sebagai tugas pelayanan, kami meminta kepada Direktur LKF Mitra Tiara agar melaksanakan aturan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh),” ungkap Poe.

Masih menurut Poe, PPh yang dikenakan kepada nasabah LKF Mitra Tiara adalah jenis PPh Final Pasal 4 ayat 2. Bahwa tiap lembaga keuangan yang memberikan bunga kepada si penerima penghasilan, dikenakan PPh FinalPasal 4 ayat 2. Caranya adalah dengan pemotongan langsung atau pungut yang dilakukan oleh lembaga pemberi penghasilan atau lembaga keuangan. Dan berkewajiban menyetor kepada kas negara sebagai penerimaan pajak dengan menggunakan surat setor dan melaporkannya kepada Kantor Pajak.

Sebelumnya, Senin malam (30/09/2013), melalui pesan singkat, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop dan UKM) Flores Timur, Frederik S. Bili, kepada FBC  menjelaskan bahwa dinas yang dipimpinnya tidak membina LKF sehingga terkait internal dan eksternal LKF  tidak ada data di Diskop dan UKM,kecuali sudah terdaftar di OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) maka setelah beroperasi selama 2 tahun, bisa diarahkan menjadi PT atau Koperasi Berbadan Hukum.

Menurut informasi yang berhasil diperoleh FBC, saat ini di Flores Timur telah terbentuk lembaga SATGAS Waspada OJK yang berkedudukan di Kantor DISKOP dan UKM Flores Timur. Lembaga ini diketuai oleh Kepala Bagian Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Silvester Kopong, dengan anggota 6 (enam) orang. (Kico)

Sumber : http://www.floresbangkit.com/2013/10/nikolaus-ladi-lkf-mitra-tiara-tetap-berjalan-seperti-sediakala/

Read More

UU NO 17 THN 2012 TTG PERKOPERASIAN

UU No 17 tahun 2012 by pasSMART

">

Read More

Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia

Ada bermacam-macam bentuk koperasi. Pengelompokan jenis koperasi bisa dilakukan berdasarkan jenis usaha dan keanggotaan koperasi.

1.      Macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha.

Dilihat dari jenis usahanya, koperasi dapat dibedakan menjadi tiga, yakni koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi.

a.      Koperasi Konsumsi.

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggota. Contoh kebutuhan pokok yang disediakan adalah beras, gula, kopi, tepung, dan sebagainya. Barang-barang yang disediakan harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lainnya.

b.      Koperasi Kredit.

Koperasi kredit disebut juga koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi mengumpulkan modal bersama. Modal yang terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Koperasi simpan pinjam membantu para anggota untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang. Caranya dengan anggota mengajukan permohonan pinjaman ke koperasi.

Adapun keuntungan meminjam modal ke koperasi, antara lain sebagai berikut.

1)      Bunga uang pinjaman sangatlah ringan.

2)      Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur.

3)      Bunga pinjaman akan dinikmati bersama dalam bentuk pembagian hasil usaha.

c.      Koperasi Produksi.

Koperasi produksi membantu usaha anggota koperasi. Bisa juga koperasilah yang melakukan suatu jenis usaha bersama-sama. Ada bermacam-macam koperasi produksi. Misalnya koperasi produksi para petani, koperasi produksi peternak sapi, koperasi produksi pengrajin, dan sebagainya.
Koperasi produksi membantu anggota menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Misalnya koperasi membantu menyediakan bahan baku untuk kerajinan, menyediakan bibit dan pupuk untuk petani, dan lain-lain. Selain itu, anggota koperasi mencari jalan keluar dari permasalah secara bersama-sama.

Koperasi produksi juga menampung hasil usaha para anggotanya. Dengan demikian, anggota tidak mengalami kesulitan menjual hasil usahanya. Anggota koperasi produksi dalam bidang pertanian dapat menjual hasil bumi padi, jagung, kacang, kedelai, dan lai-lainnya ke koperasi. Demikian juga para peternak dan pengrajin.

2.      Macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaan

Dilihat dari keanggotannya dikenal beberapa bentuk koperasi, antara lain koperasi petani, koperasi pensiunan, koperasi pegawai negeri, koperasi sekolah, dan Koperasi Unit Desa.

a.      Koperasi Pertanian.

Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan dan lain-lainnya.

b.      Koperasi Pensiunan.

Berbeda dengan Koperasi pertanian yang beranggotakan para petani, anggota Koperasi pensiunan berisikan para pensiunan pegawai negeri. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menyediakan kebutuhan para pensiunan.

c.      Koperasi Pegawai Negeri.

Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi ini didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

d.      Koperasi Sekolah.

Koperasi ini beranggotakan para warga satu sekolah. Koperasi sekolah menyediakan kebutuhan warga sekolah, misalnya buku tulis, pena, penggaris, pensil, dan masih banyak yang lainnya. Koperasi sekolah diusahakan dan diurus oleh siswa. Di samping menyediakan kebutuhan sekolah, koperasi sekolah juga merupakan tempat untuk latihan berorganisasi, latihan bekerja sama, latihan bertanggung jawab, dan latihan mengenal lingkungan.

e.      Koperasi Unit Desa.

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaaan. KUD melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi. Beberapa usaha KUD, misalnya :

-          Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian, dan lain-lain.

-          Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petuga penyuluh lapangan kepada para petani.

Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUD-KUD. Di tingkat pusat terdapat Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada PUSKUD di seluruh Indonesia.

Sumber : Eryanahilmawan

Read More

Alasan Perlunya Berkoperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, Biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Atas latar belakang “Kemampuan ekonomi terbatas” atau dengan kata lain “masyarakat golongan ekonomi lemah” inilah yang menjadi dasar pendirian Koperasi.

     Di negara kita sendiri (Indonesia),  Pemerintah telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, dewasa ini koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar – benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

     Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia lebih banyak memiliki Masyarakat yang tingkat kehidupannya berada dibawah garis kemiskinan ketimbang dengan Masyarakat Ekonomi menengah – Atas. Untuk meningkatkan serta membantu perekenomian masyarakat miskin ini,  Pengertian serta ideologi koperasi perlu disebar luaskan kepada seluruh masyarakat hingga benar – benar dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dengan dilakukannya pendirian koperasi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Indonesia golongan bawah.

     Kemudian timbullah pertanyaan apakah ada alasan-alasan yang lebih tepat yang mendasari pendirian suatu koperasi  serta bergabungnya seorang menjadi anggota koperasi. adaapun Alasan-alasannya ialah :

a.     Alasan Historis, Sejarah mencatat bahwa pendirian Koperasi sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perjalanan historis sebuah bangsa

b.     Alasan Politis, Sekelompok orang  yang memiliki kebutuhan serta tujuan yang sama untuk saling berkerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara mendirikan sebuah koperasi, menyatukan diri dalam suatu badan usaha(koperasi) secara tidak langsung mereka juga menyatukan dirinya menjadi suatu kekuatan politis.

c.      Alasan Ekonomis, didirikan sebuah koperasi dilaksanakan atas pertimbangan manfaat-manfaat ekonomis yang diperoleh atas kegiatan berkoperasi.

d.     Alasan Sosiologis, Koperasi didirikan didasarkan pada keinginan manusia untuk saling membantu sebagai makhluk sosial.

e.     Alasasn Yuridis, dasar-dasar atau landasan yang menjadi aturan  pendirian suatu koperasi dalam sebuah masyarakat.

Berikut penjelasan lebih lengkapnya....

1.       ALASAN HISTORIS

Sejarah mencatat bahwa pendirian Koperasi sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perjalanan historis historis sebuah bangsa. Misalnya pendirian Koperasi Rochdale di Inggris dan di beberapa wilayah lainnya dieropa, tidak bisa terlepas dari perjalanan historis yang dialami oleh negara-negara tersebut pada saat itu. dimulai dari zaman merkantilisme, revolusi Industri di negara-negara eropa, serta kaum kapitalis yang berhasil mendominasi untuk menciptakan perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi dan  dunia politik pemerintah serta dunia barat yang berusaha untuk menguasai negara-negara lain di belahan dunia (kolonialisme).  Akibat dari adanya kegiatan kolonialisme yang dilakukan oleh para penjajah yang melakukan kegiatan eksploitasi terhadap tenaga dan harta rakyat(buruh dan petani kecil), yang mengakibatkan penderitaan serta menimbulkan kemiskinan dimana-mana. Dengan dipelopori oleh kaum sosialis di negara masing-masing,rakyat  mencoba bangkit dengan mendirikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi dan politik mereka, walaupun pada saat itu kinerja koperasi belum sepenuhnya berhasil tetapi masyarakat dapat membuktikan bahwa koperasi sebagai tanda perjuangan ekonomi orang lemah pada saat itu.

2.       ALASAN POLITIS 

Suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka dengan mendirikan sebuah koperasi untuk merealisasikan tujuan tersebut. orang-orang yang bergabung dalam sebuah koperasi tersebut Secara tidak langsungtelah menjadi suatu kekuatan politis.  Dengan bersatunya seluruh anggota yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas  dalam wadah koperasi, maka usaha koperasi pun kana menjadi lebih besar  serta akan menduduki kedudukan politis yang kuat dalam masyarakat.

3.       ALASAN EKONOMIS 

Alasan Ekonomis adalah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota Koperasi. Jika Koperasi didirikan tanpa sebuah Alasan ekonomis maka yang akan terjadi adalah sulitnya dipertanggungjawabkan tujuan untuk mendirikan koperasi. adapun alasan-alasan ekonomis untuk mendirikan dan menjadi anggota koperasi ialah :

a.      Untuk menekan biaya, jika beberapa unit bidang usaha saling menyatukan  diri kedalam sebuah koperasi, maka beban tiap unit bidang usaha akan lebih ringan dibandingkan dengan tiap unit bidang usaha melakukan setiap kegiatan usahanya sendiri dan bahkan produk yang dihasilkan setiap unit bidang usahapun dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

b.     Meningkatkan pelayanan kepada anggota, koperasi memberikan pelayanan kepada anggotanya, yang mana pelayanan jasa tersebut sulit untuk diperoleh anggotanya.

c.      Membuka kesempatan untuk bergabung dalam badan usaha, koperasi merupakan badan usaha yang sangat fleksible untuk semua kalangan, karena koperasi dapat memberikan kesempatan untuk orang-orang yang ingin berkoperasi hanya dengan syarat memenuhi simpangan pokok. 

4.    ALASAN SOSIOLOGIS

Selain memiliki kebutuhan ekonomi, setiap manusia juga memiliki kebutuhan sosial. Adanya naluri manusia untuk selalu mempertahank diri, bergaul serta tolong menolong, perasaan dihargai, dll. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka orang-orang yang memiliki tujuan yang sama menyatukan diri dan didirikanlah sebuah koperasi untuk saling membantu  dan mengatasi mencukupi kebutuhan yang dirasakannya itu secara bersama-sama.

5.   ALASAN YURIDIS

pendirian Koperasi diberbagai negara dilindungi oleh undang-undang atau sebuah landasan. Landasan ini bertujuan untuk menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatannya. Alasan yuridis ini merupakan dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya suasana berkoperasi dalam sebuah masyarakat,   agar  mendorong masyarakat  untuk saling berkerjasama dan berastu dalam memenuhi kebutuhan bersama dalam koperasi. meskipun tidak seluruh negara memiliki UU khusus mengenai Koperasi, namun bisa dipastikan bahwa setiap koperasi disebuah negara, tentu memilki sebuah landasan yuridis yang mengatur hak dan kewajiban keberadaaan koperasi tersebut.

      Koperasi telah meletakkan dasar demokrasi ekonomi yang begitu kuat. Pola koperasi identik dengan upaya untuk membumikan prinsip demokrasi ekonomi. Kita percaya, melalui demokrasi ekonomi yang mapan, kehidupan perekonomian rakyat akan terbangun. Karena itu, marilah kita terus menumbuhkembangkan semangat ber-koperasi. Untuk itu pemerintah perlu untuk selalu mempelopori agar masyarakat semangat ber-koperasi. Karna dengan usaha ini kita dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,membantu pemerintah kita untuk menjalankan ekonomi yang maju dan yang stabil dan tidak membebankan satu pihak saja. (AF)

Sumber : Fahranirawaty

Read More

SHU Dalam Koperasi

Menurut UU No.25/1992 tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45, SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Shu Dalam Koperasi by Muliadin Forester

Read More

Apa Itu Koperasi?

Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata : "Bukan Koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang Koperasi".

Meskipun sudah berusia 60 tahun lebih (dan 61 tahun pada tanggal 12 Juli 2008 nanti) apa itu Koperasi belum begitu dipahami dengan benar oleh bangsa Indonesia. Bahkan banyak paara anggota Koperasi yang belum tahu makna dari mahluk yang bernama Koperasi ini.

Koperasi: Mahluk apa itu?

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi.

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asosiasi orang-orang. Artinya, Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
2. Usaha bersama. Artinya, Koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung resiko, penyedia agunan, dan lain-lain.
3. Manfaat yang lebih besar. Artinya, Koperasi didirikan untuk menekan biaya, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi lebih besar.
4. Biaya yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga, Koperasi menerapkan aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya, ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti untuk kepentingan investasi.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

1. Sementara menurut ICA Cooperative Identity Statement, Manchester, 23 September 1995, Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman bagi Koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai Koperasi.

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusaan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam Koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demoktaris. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti di bawah ini : a) Mengembangkan Koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan. b) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi. c) Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.
4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila Koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu haarus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya: a) Pengawasan yang demokratis dari anggotanya. b) Mempertahankan otonomi koperasi.
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan Koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada maasyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan tokoh-tokoh masyaralat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
6. Kerjasamaa antar koperasi. Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka: a) Gerakan Koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif. b) Dapat memperkuat gerakan Koperasi.
7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

Sementara itu Prinsip Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian adalah:

8. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
9. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
10. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
11. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
12. Kemandirian.
13. Pendidikan perkoperasian.
14. Kerja sama antar Koperasi.

Sumber : http://berkoperasi.blogspot.com/

Read More